Rapat kerja selain dihadiri pengurus PPSI, juga oleh perwakilan dari: Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI-Makassar), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP-Sidoarjo), Universitas Negeri Malang (UN-Malang), Universitas Syiah Kuala (Unsyiah-Banda Aceh), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI Madiun), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPNYogyakarta), Universitas Airlangga (Unair-Surabaya), Universitas Gadjah Mada (UGMYogyakarta), Universitas Samudra (Langsa), Universitas Sumatra Utara (USU-Medan), Universitas Khairun (Unkhair-Ternate), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat-Manado), Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin (UIN-Alauddin, Makassar) dan dipimpin oleh perwakilan dari Univeritas Indonesia (Dr. Linda Sunarti) dan Universitas Hasanuddin selaku tuan rumah.
Beberapa Rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan ini :
- Perlu disusun tata cara menambahkan anggota baru yang selama ini belum menjadi bagian dari PPSI. Menurut akreditasi dari BAN-PT (Mei 2016), ada 116 lembaga pendidikan yang sudah diakreditasi untuk menyelenggarakan program (Ilmu) Sejarah, Pendidikan Sejarah ataupun Sejarah Kebudayaan Islam. Sejauh ini baru 62 lembaga yang ada dalam daftar di Sekretariat PPSI. Beberapa peserta raker menyatakan keinginan bergabung dan ada beberapa program studi di Makassar dan sekitarnya yang juga ingin bergabung tapi belum ada tata cara yang disepakati untuk penggabungan ini.
- Anggaran menjadi masalah penting dalam pelaksanaan kegiatan PPSI. Disepakati adanya iuran tiap anggota/ lembaga sebesar satu juta rupiah pertahun. Tetapi belum ditentukan mekanismenya. PPSI sudah ber-akta notaris dan karenanya sudah berbadan hukum.
- Rencana Musyawarah Nasional PPSI tahun yang lalu (2015) tidak berjalan karena minimnya respon. Tahun ini (2016) akan diselenggarakan Munas. Mengingat akan diselenggarakannya Kongres Sejarah Nasional di Bulan November 2016, disepakati Munas yang akan datang akan diselenggarakan di Jakarta/ Depok dengan UI sebagai tuan rumah dan waktunya berdekatan dengan KSN. Hal ini disepakati untuk memudahkan kebutuhan logistik bagi calon peserta yang akan datang dari berbagai penjuru Indonesia.
- PPSI sudah memiliki website (www.ppsi.or.id) tetapi belum aktif karena kesibukan pengelolanya. WA menjadi alat komunikasi selama ini tetapi tidak sepenuhnya efektif mengingat jumlah anggota grup WA terbatas (dan tidak dibisa ditambah karena aplikasi programnya seperti itu). Komunikasi antar anggota dengan cara lain juga belum berjalan baik. Komunikasi mengenai kurikulum atau aspek-aspek pengajaran lainnya juga belum terjadi.
- Jurnal yang dikelola oleh PPSI dirasakan menjadi satu kebutuhan tetapi belum ada kesepakatan mengenai pengelolaan, termasuk siapa yang (akan) mengelola. Kalau sistem iuran anggota berjalan, masalah pendanaan jurnal mungkin bisa diatasi.
- Disepakati bahwa PPSI akan menyelenggarakan kegiatan “60 Tahun Kongres Sejarah” pada bulan Desember 2017 di tempat yang masih belum ditentukan. Untuk mempertajam fokus, kegiatan ini akan didahului dengan kegiatan Lokakarya Pra-Kongres, mungkin di Medan (April 2017) dan Ternate (Juli 2017) dengan agenda dan tema yang akan didiskusikan. Perlu dipertimbangkan bahwa Desember sudah mendekati akhir tahun anggaran. Akan segera dibentuk Steering Committee untuk mewujudkan kegiatan ini. Rencana ini juga sempat disampaikan kepada Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, pada saat pembicaraan dengan peserta raker PPSI di Makassar sesudah pemberian keynote speech
