PPSI — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut jumlah anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan sebagai persoalan mendesak yang harus ditangani secara menyeluruh.

Ia menekankan perlunya langkah nyata dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta pemanfaatan data terkini agar intervensi dapat dilaksanakan tepat sasaran.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, tercatat 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan. Rinciannya: 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Data Sebagai Dasar Intervensi

Lestari yang akrab disapa Rerie memandang data tersebut sebagai alarm serius yang tidak boleh berhenti pada angka semata. Menurutnya, pemanfaatan data yang akurat penting agar bantuan dan program pendidikan dapat disalurkan dengan tepat.

“Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mendorong pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan mengajak seluruh pihak, baik di pusat maupun daerah, menunjukkan political will untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Prioritaskan Bantuan dan Pendidikan Nonformal

Lestari menyatakan dengan data yang akurat, bantuan seperti Program Indonesia Pintar, beasiswa, dan penyediaan peralatan pembelajaran jarak jauh dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memprioritaskan program pendidikan kesetaraan nonformal—Paket A, Paket B, dan Paket C—serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja. Menurutnya, lulusan program tersebut perlu dibekali kompetensi yang sesuai kebutuhan industri dan kewirausahaan.

Lestari juga mengutip data Susenas Badan Pusat Statistik yang menunjukkan dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan jenjang SLTA, sebanyak 33,21% terpaksa putus sekolah karena persoalan ekonomi dan akses.

“Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkasnya.