PPSI — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kepemimpinan bersih menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bima menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mencakup dinamika geopolitik, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan cepat media digital.

Empat Ujian Bagi Kepala Daerah

“Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian,” kata Bima dalam keterangan tertulis.

Pesan tersebut disampaikan saat Bima menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah, dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Integritas dan Inovasi Untuk Kemandirian Fiskal

Bima menekankan agar integritas tidak diabaikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia berharap para bupati dapat menyelesaikan masa jabatannya dengan kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain integritas, kepala daerah juga harus mampu menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Bima meminta pemimpin daerah mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai terobosan agar pembangunan berjalan sambil tetap mempertahankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemetaan Kapasitas dan Sumber Pendanaan

Kementerian Dalam Negeri, menurut Bima, memetakan karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kualitas pelayanan publik. Daerah yang tergolong “transformer” dinilai mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyebut alternatif pendapatan daerah dan skema pendanaan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan di sejumlah kabupaten.

Penguatan Kapasitas Desa dan Branding Daerah

Bima mendorong dukungan pemerintah kabupaten terhadap Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa dalam penguasaan data, perencanaan pembangunan, dan pengembangan potensi desa sebagai penggerak ekonomi daerah.

Lebih jauh, Bima mengajak kepala daerah memperkuat branding daerah sesuai karakteristik dan potensi masing-masing. Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism disebutnya dapat menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan langkah-langkah itu, Bima menegaskan kemandirian fiskal dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas.