PPSI — Jakarta — Pemerintah Indonesia dan Belarus menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Kerja Sama di Bidang Kebudayaan. Penandatanganan dokumen ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dalam sebuah upacara yang disaksikan kedua kepala negara.

Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov pada Kamis (2/7). Hadir menyaksikan momen itu Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko.

Dalam keterangannya pada Jumat (2/7/2026), Menbud Fadli Zon menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memperkuat diplomasi budaya sebagai pilar hubungan internasional. Ia menilai kebudayaan sebagai sumber soft power yang dapat membangun kepercayaan dan mempererat persahabatan antarnegara.

“Penandatanganan MSP ini menjadi pondasi penting untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan antara Indonesia dan Belarus melalui seni, warisan budaya, dan kreativitas,” ujar Fadli Zon.

Ruang Lingkup Kerja Sama

MSP mencakup berbagai bidang kebudayaan, antara lain pengembangan jejaring seni pertunjukan, teater, perfilman, organisasi seniman, pameran museum, dan festival film internasional.

Dokumen kerja sama juga menyoroti program peningkatan kapasitas seniman melalui lokakarya dan residensi, perlindungan serta restorasi warisan sejarah, serta pelestarian cerita rakyat, seni rupa, tari tradisional, musik tradisional, dan kerajinan tangan.

Implementasi dan Jangka Waktu

Untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan, kedua negara sepakat membentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group). Tim ini akan merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi program kerja yang berkelanjutan.

MSP akan berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua pihak.

Harapan Pemerintah

Fadli Zon berharap kesepakatan tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan melahirkan program nyata yang dirasakan masyarakat kedua negara. Ia menyebut kerja sama ini bertujuan mempertemukan seniman, pekerja budaya, museum, lembaga seni, akademisi, dan komunitas kreatif untuk saling belajar dan berinovasi.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global melalui diplomasi budaya yang mampu membuka ruang kerja sama dan memberi manfaat bagi pelaku budaya kedua negara.