PPSI — Sejumlah warga negara asing kembali terlihat tinggal di pinggir jalan di belakang kantor Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) di Jalan Setiabudi Selatan, Jakarta Selatan. Kondisi itu terekam pada Minggu siang, ketika beberapa orang tampak beristirahat di trotoar dan sisi jalan.

Kelompok pengungsi yang berada di lokasi tidur di atas tikar, menaruh beberapa koper di samping mereka, serta menyediakan galon air di sekitar tempat menginap sementara itu. Tidak terlihat tenda permanen, namun beberapa pengungsi sempat mendirikan tenda darurat di area belakang kantor UNHCR.

Ketertiban dan Penertiban

Keberadaan mereka menimbulkan keluhan dari warga setempat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Aparat gabungan diketahui beberapa kali melakukan penertiban untuk mengatur situasi di lokasi.

“Sebelumnya kami sudah melakukan penertiban, namun mereka kembali lagi dan banyak warga yang mengeluhkan aktivitas mereka karena mengganggu ketertiban umum,”

ujar Wakil Camat Setiabudi, Rizky Noviana Purnama.

Posisi Pemerintah Daerah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penanganan pengungsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, ia menyatakan Pemprov DKI tidak akan tinggal diam jika fasilitas publik digunakan secara tidak semestinya.

“Yang pertama, untuk pengungsi ini adalah domainnya pemerintah pusat,”

kata Pramono, seraya menambahkan,

“Tetapi, kalau kemudian mereka menggunakan fasilitas Pemerintah DKI Jakarta dengan tidak layak (proper), saya tidak segan-segan untuk menertibkan itu. Kami akan segera tertibkan.”

Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi kemunculan kembali warga asing yang menginap di sekitar kantor UNHCR. Hingga laporan ini disusun, belum ada perubahan signifikan di lokasi dan sebagian pengungsi masih terlihat menunggu di trotoar.