PPSI — Polda Sumatera Selatan meraih peringkat ketiga dalam kategori Kelembagaan Penegak Hukum Sahabat Dhuafa dan Masyarakat Miskin tahun 2026. Penghargaan diserahkan pada Malam Apresiasi Penegak Hukum Sahabat Dhuafa dan Masyarakat Miskin yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel, Kombes Andres Purwanti, mewakili Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho saat menerima penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok duafa dan masyarakat miskin,” kata Andres kepada wartawan, Jumat (3/7/2026). “Kami akan terus menjalankan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Sumatera Selatan serta kebijakan Bapak Kapolri.”

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, mengatakan penghargaan menjadi pemicu bagi seluruh personel untuk meningkatkan kualitas layanan. Ia menegaskan komitmen Polda Sumsel menghadirkan pelayanan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Polda Sumsel untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Nandang.

Penghargaan inisiatif Majelis Ulama Indonesia diberikan kepada institusi penegak hukum yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam memberikan akses keadilan, perlindungan hukum, serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat kurang mampu.

Acara penyerahan penghargaan dihadiri oleh Menteri Agama, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, perwakilan Kejaksaan Agung, serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan tokoh masyarakat.

Keberhasilan Polda Sumsel meraih penghargaan nasional ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pendekatan humanis dalam penegakan hukum dinilai turut berperan dalam memperkokoh stabilitas keamanan dan meningkatkan kepastian hukum, sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis antara polisi dan masyarakat.